Juru Kunci Gunung Merapi Mbah Maridjan Meninggal ?
Posted by Lima jari on 8:00 PM //










Cari Berita - REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN – Disitu di kabarkan bahwa Juru Kunci Gunung Merapi Mbah Maridjan akhirnya telah ditemukan tewas oleh tim penyelamat yang telah di tugaskan berada di lereng Gunung Merapi sejak Rabu (27/10) dini hari. Jasadnya sekitar pukul 06.05 telah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Merapi yaitu tepatnya di Desa Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, atau berjarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi.

Foto Mbah Maridjan dulu ketika duduk2 di lereng Gunung Merapi

Keterangan yang dihimpun Republika, jenasah Juru Kunci Gunung Merapi atau Mbah Maridjan ditemukan dalam kondisi sujud di dalam kamarnya. Ia masih mengenakan baju batik, dengan kopiah warna putih serta sarung. Diduga saat bencana wedhus gembel datang, Mbah Maridjan mungkin sedang Shalat.

Kabag Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito, Heru Trisno Nugroho membenarkan salah satu jenasah yang dikirim ke rumah sakitnya adalah Mbah Maridjan. Bintang iklan yang terkenal dengan kalimat Roso-roso itu dikirim sudah dalam kondisi tidak bernyawa. ‘’Tubuhnya sedang bersujud,’’ kata Heru kepada Republika.- Cari Ber

11.792 Korban Merapi Terganggu Jiwanya
Luar Daerah | November 20, 2010 at 11:45

2029262620X310 11.792 Korban Merapi Terganggu Jiwanya

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak lima persen atau sekitar 11.792 pengungsi korban Merapi mengalami gangguan jiwa, dengan tingkat gangguan bervariasi. Diduga, angka ini lebih kecil dari kenyataan.

"Lima persen itu adalah jumlah orang yang datang ke posko psikologi pengungsian dikomparasi dengan jumlah pengungsi keseluruhan (yang menurut data BNPB mencapai 235.858 yang tersebar di 735 titik pengungsian)," ujar Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan, Irmansyah, Sabtu (20/11/2010).

"Saya kira, angka itu bukan jumlah riil, karena ada orang-orang yang mengalami gangguan tidak datang ke posko psikologi," lanjutnya.

Dijelaskan, tingkat gangguan kejiwaan korban Merapi bervariasi, dari yang tingkat rendah, misalnya susah tidur (insomnia) sampai berat, misalnya kerusakan jaringan otak."Gangguan bersifat kambuhan atau akut. Ada yang sebelum bencana memiliki masalah kejiwaan dan ada yang tidak. Bencana membuat itu kambuh atau memunculkan penderita baru," terang Irmansyah.

Disebutkannya, ada yang sekadar mengalami insomnia, ada yang sampai tak bisa memahami realitas atau berperilaku kacau. "Kami akan memberikan bantuan berupa pendampingan psikologi selama sebulan dari 200 tanaga yang saat ini sedang mengikuti pelatihan penanganan masalah kejiwaan," tambahnya.

YOGYAKARTA, 10/11 - EVAKUASI KORBAN MERAPI. Sejumlah petugas membawa jenazah korban erupsi Gunung Merapi di daerah Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Rabu (10/11). Sejak letusan terbesar pada hari Jum'at (5/11) dini hari lalu, tim evakuasi masih terus melakukan evakuasi korban karena diperkirakan masih ada korban jiwa, namun susahnya medan membuat evakuasi menjadi terhambat. FOTO ANTARA/Noveradika/ama/10

PARA PENDAKIAN BROMO DIBATASI RADIUS 1 KM DARI PUSAT KAWAH .

SURABAYA – Semua pengunjung Gunung Bromo dan para pendaki masih disarankan untuk tidak mendekati Kawah Bromo dalam radius 1 km dari pusat kawah. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, hingga kini status gunung tersebut masih Waspada.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Ir Dewi J Putriatni MSc dalam rilisnya, Selasa (20/4/2010) mengatakan, berdasarkan pegamatan selama Bulan April, Gunung Bromo umumnya tampak terang. Namun masih terlihat asap kawah atau sulfatera putih tipis dengan tekanan lemah hingga sedang setinggi 50-75 meter dari puncak kawah. Begitu pula bau belerang masih tercium dengan kepekatan lemah dan sedang.

Suhu udara di kawasan itu berkisar antara 10 derajat celsius hingga 18 derajat celsius. Curah hujan sekitar 157 milimeter dan kadang terjadi angin kencang dari arah timur. Sementara kondisi lebih banyak mendung disertai kabut dan hujan gerimis.

Dia menuturkan, Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif dan paling terkenal sebagai objek wisata di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif.
Bromo mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut itu berada dalam empat wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi.

Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter (utara-selatan) dan sekitar 600 meter (timur-barat). Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo.

Selain Bromo, menurut Dewi, gunung yang berstatus Waspada yakni Semeru. Peringatan dan kewaspadaan juga diberikan pada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Diharapkan warga yang tinggal di sekitar Besuk Bang, Kobokan, Sat dan Kembar mewaspadai ancaman bahaya aliran lahar panas maupun dingin utamanya saat musim hujan.

Menurut pengamatan, letusan asap tercatat 63 kali berwarana putih tipis dengan tekanan gas yang lemah setinggi 50-200 meter tertiup ke utara. Dewi menambahkan, bencana lahar dingin Semeru menjadi perhatian Pemerintah Jawa Timur, karena cuaca di gunung tertinggi di Jawa ini sulit dideteksi.(wak)

Ayo Dukung Pemindahan Ibukota Dari Jakarta

Dukungan pemindahan ibukota negara dari Jakarta kini mulai marak, kolom kompasiana sudah tidak terhitung mengangkat tema tersebut, jejaring sosial facebook dan twitter dengan berbagai group melakukan penggalangan dukungan. Lalu bagaimana dengan anda????

Senarnya wacana pemindahan ibukota Negara bergulir setiap periode pemerintahan, dari era orde baru sampai sekarang wacana tersebut sudah mengemuka tapi sampai saat ini tidak pernah terealisasi.

Pada era orde baru presiden Soekarno sudah lama memimpikan Palangkaraya sebagai ibukota Negara, menurutnya Palangkaraya ideal sebagai ibu kota. Dalam buku berjudul “Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, karya Wijanarka disebutkan Soekarno dua kali mengunjungi Palangkaraya untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibukota Kalteng, Soekarno ingin merancang menjadi ibukota Negara, namun rencana itu hanya sebatas wacana karena selain faktor pengadaan bahan dan medan yang sangat sulit, saat itu Indonesia mempersiapkann diri menjadi penyelenggara Games of The Energing Force (Ganefo) sebuah proyek mercusuar bidang olahraga Soekarno yang mencoba menandingi olimpiade.

Dalam era Soeharto juga pernah menyebut Jonggol sebagai kota yang tepat kalau ibukota Negara akan dipindahkan. Namun saat itu Soeharto tidak mengemukakan alasan kenapa memilih kota tersebut. Dalam Era Habibie menjadi presiden juga terlempar wacana kalau ibukota Negara akan dipindahkan ke Sidrap, Sulawesi Selatan, Sidrap dianggap centralnya Indonesia. Kalau menarik benang dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, kemudian mengambil tengahnya, maka Sidraplah yang menjadi titik centrum Indonesia.

Mengapa wacana pemindahan ibukota kembali marak? Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya persoalan yang mendera Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan Jakarta juga sebagai pusat perdaganagan dan keuangan, akibatnya sebagai pusat segalanya membuat kota ini menjadi tidak berdaya memikul beban yang semakin hari semakin bertumpuk, angka criminal semakin tinggi akibat segregasi ekonom, kemacetan semakin parah yang makan biaya 17,2 triliun pertahun. Belum lagi posisi Jakarta yang rawan gempa.

Selain persoalan tersebut para pengamat dan pemerhati sosial mempredikis kalau ibu kota Negara tidak dipindahkan akan terjadi ledakan sosial dalam rentang 20 tahun kedepan seperti tahun 1998. Ledakan sosial itu terjadi karena semakin menajamnya kesenjangan sosial di Jakarta. Kelas menengah kebawah yang tidak bisa mengakses perumahan murah ditengah kota terpaksa mendiami perumahan kumuh atau tinggal diluar Kota. Ketika tinggal diluar kota muncul beban transportasi karena lapangan pekerjaan hanya tersedia ditengah kota. Disaat yang sama pemerintah tidak menyiapkan pelayanana transportasi massal, cepat dan murah sehingga beban untuk warga menengah kebawah semakin besar. Kelas menegah atas tidak membutuhkan biaya lebih karena tinggal ditengah kota, sementara kelas menengah kebawah harus berjibaku dengan kemacetan dan biaya yang lebih tinggi. Apa yang terjadi dengan keadaan tersebut bila berlangung dalam waktu lama, maka kesenjangan akan memicu terjadinya konflik social.(vivanews.com/news/read/167742)

Namun demikian, meski banyak persoalan yang kini mendera Jakarta tetapi kita tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan atau secara emosional mengambil keputusan untuk segera memindahkan ibukota Negara. Pemindahan ibukota ibarat memindahkan sebuah kehidupan. karena bukan hanya statusnya yang dipindahkan tetapi segala aspek yang mendukung harus tersedia sebelum dipindahkan, mulai dari lingkup manusia yang bekerja di dalamnya, sisitem Informasi dan Teknologi, insfrastruktur fisik pendukung serta sistem birokrasi

Pemindahan ibukota juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena pasti memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti perkantoran, perumahan, tempat bisnis dll. Selain soal anggaran harus membuat perencanaan yang matang sehingga konsep tata ruang seperti Jakarta yang amburadul tidak terjadi kalau ada pemindahan kota. Kota Jakarta yang semula sebagai Kampoeng Betawi , semua dilakukan tanpa rencana yang strategis dan konsep yang jelas sehingga Jakarta sulit disebut sebagi kota pemerinthan, kota bisnis pendidikan dsb.

Selain itu juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, sekedar informasi bahwa pada tahun 2007 pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati UU No 29 tahun 2007 pengganti UU No 34 tahun 1999 yang mengatur tentang Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara. Dalam UU tersebut diatur tentang pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara kesatuan RI. Namun kalau hanya aspek yuridisnya persoalan hanya pada political will dari legislative dan eksekutif serta dukungan warga. Seberapa besar keinginan untuk memindahkan ibukota yang sudah terbebani berbagai persoalan tersebut.

Contoh negara yang membagi fungsi atau ibukota yang pernah dipindahkan, Afrika membagi Cafetown dan Johansburg sebagai ibukota Negara dan Pemerintahan, Malaysia membagi Kota Johor sebagai ibukota negara dan Putra Jaya sebagai sebagai Ibukota pemerintahan, Pakistan memindahkan ibukota ke Kota Islamabat, Australia memindahkan Ibu Kota Canbera dari Sydnei.

Indonesia bagaimana? Menurut Kompasianer apakah Indonesia juga harus memindahkan ibukota negara dari Jakarta? Kapan dan dimana yang tepat?

Pendesain Tabung 3 Kg Harus Dihukum

Insinyur pendesain tabung gas LPG 3 kilogram selayaknya dihukum terkait merebaknya kasus meledaknya tabung gas LPG tipe ini. Lebih jauh, insinyur tersebut dianggap tidak lagi layak bekerja di bidangnya.

“Engineer (insinyur) yang merancang (tabung) itu dan menyebabkan korban harus dihukum,” kata Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) M. Said Didu di Jakarta, 5 Juli 2010.

Menurut Said, hukuman pantas diberikan kepada para insinyur jika dalam rancangan produk LPG yang dibuatnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang memperhatikan keselamatan. “Orang yang membuat selang dan regulator LPG tidak sesuai spesifikasi juga harus dihukum,” ujar dia.

Dia menuturkan, usulan tersebut disampaikan agar ke depan para insinyur akan patuh terhadap standarisasi sebuah proyek atau produk yang akan dirancangnya. “Kalau disuruh merancang sesuatu yang tidak sesuai standar, dia nantinya tidak akan mau,” kata Said.

PII memandang, selama ini sudah banyak merebak kasus kematian dari anggota masyarakat akibat rancangan produk insinyur yang tidak sesuai spesifikasi yang standar. Sebagai contoh adalah kasus tewasnya pengendara mobil akibat struktur areal parkir yang tidak sesuai atau pun rel kereta yang tidak cocok.

Untuk itu, PII mengaku bakal segera mengajukan regulasi baru yang mengatur mengenai sertifikasi profesi insinyur. Sebelumnya, PII sebetulnya sudah pernah mengajukan rancangan UU Engineering. Namun dalam perkembangannya, kebijakan yang mengatur profesi para teknisi tersebut tidak pernah dibahas anggota DPR.

“PII meminta sertifikasi engineering. Ini penting agar surat sertifikasi bisa dicabut dan sekarang ini tidak ada ketentuan yang mengatur,” kata dia seraya mengatakan bahwa draf akademis UU tersebut sudah disiapkan PII.

Selama ini, negara-negara di Asia Pasifik sebetulnya sudah memiliki sertifikat engineering. Dengan adanya sertifikasi tersebut, negara dan teknisi akan terus berusaha menjaga profesinya tersebut.

“Di Indonesia bebas-bebas saja,” kata Said seraya menjanjikan bakal memasukan para teknisi yang tidak memenuhi standar dalam daftar hitam PII.

BERDASARKAN HASIL SURVEY .PERC

Ketika ada 32.5 juta rakyat Indonesia yang hidup dibawah kemiskinan kronik (berpenghasilan dibawah Rp 6.675/hari atau Rp 200.00 per bulan), para pejabat dari dewan hingga menteri mendapat tunjangan dari belasan juta hingga puluhan juta per bulan. Seorang menteri dengan gaji+tunjangan pokok Rp 16 juta juta per bulan plus lagi tunjangan operasional 3.3 juta per hari (Rp 100 juta per bulan) hehehehe ........ sangat luarrrrrrrrrrrrrrr biasa , akhirnya rakyat miskin jadi binasa.


Hasil survei PERC ini menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup 2010. Ini berarti selama 2 tahun terakhir pemerintah SBY, Indonesia mendapat citra semakin memprihatinkan dalam hal tindakan korupsi" Alamak ... akhirnya Penjara Korupsi dipadati oleh orang- orang pandai Korupsi " HEBATTT"

Cina Hukum Mati Koruptor, Bagaimana Indonesia?

( SABTU 31JULI 2010)

Jakarta,

Hukum online. Pemerintah Cina mulai bersikap tegas terhadap para koruptor. Maling duit negara di Negeri Tirai Bambu itu dihukum berat, mulai dipenjara seumur hidup hingga dihukum mati. Mungkinkah para bandit koruptor di Indonesia dihukum mati?

Pemerintah Cina ternyata bersungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi di negaranya. Salah satu korban terakhir Partai Komunis Cina itu adalah Zhang Kuntong dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Cina pada Selasa (27/3).

Korupsi di Cina, menurut koresponden BBC News di Beijing, Duncan Hewitt, begitu merajalela dari tingkatan atas sampai ke bawah. Bahkan, sebuah statistik resmi pemerintah Cina mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai AS$16 miliar (sekitar Rp 120 triliun) sampai tahun 1999. Ini belum termasuk kasus korupsi pada skandal penyelundupan senilai AS$10 miliar yang melibatkan pejabat-pejabat teras Propinsi Fujian di Tenggara Cina.

Sekarang, praktik korupsi yang merajalela di Cina menjadi sasaran incaran kampanye pemerintah Cina dalam dua tahun terakhir ini. Surat kabar resmi Cina, China Daily, mengungkapkan bahwa pada Sabtu pekan lalu gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan Cina telah berhasil mengembalikan dana publik sebesar 400 juta yuan atau senilai Rp440 miliar lebih ke kas negara.

Hukuman mati

Cina dua tahun belakangan ini memang tengah melakukan kampanye pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kampanye ini diawali dengan melakukan penyelidikan terhadap 10.000 pejabat setingkat kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pada akhir 2000 lalu seperti yang dilansir hukumonline dari China Daily, Cina telah membongkar jaringan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan 100 pejabat Cina di Propinsi Fujian, Cina Tenggara. Sebanyak 84 orang di antaranya terbukti bersalah dan 11 orang dihukum mati. Sejak kasus itu, pengadilan Cina makin marak lagi dengan kasus korupsi lainnya.

Pada 9 Maret 2001 misalnya, nasib buruk menimpa Hu Changqing yang dieksekusi mati hanya 24 jam setelah permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung Cina di Beijing. Hu Changqing adalah Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi yang dihukum mati setelah terbukti bersalah menerima suap senilai AS$660.000 atau kurang lebih Rp4,95 miliar. Selain itu, Hu menerima sogokan properti senilai AS$200.000 (Rp1,5 miliar).

Hu mungkin tak seberuntung anggota politbiro Chen Xitong yang belum lama ini dijatuhi hukuman penjara 16 tahun karena korupsi senilai AS$4 miliar. Tapi yang jelas, Hu terbukti bersalah di pengadilan. Hu Changqing terbukti menerima suap itu sebagai imbalan pemberian lisensi bisnis (izin berbisnis bagi anggota Partai Komunis Cina bila akan melakukan kegiatan bisnis) serta surat izin pindah bagi warga Cina yang ingin berbisnis di Hongkong.

Tindak korupsi ini dilakukan Hu Changqing sejak ia menjabat sebagai pejabat Deputi Biro Negara urusan Agama (pejabat eselon satu di Cina). Karena keenakan, aksi korupsi Hu terus berlanjut setelah ia menjabat sebagai Wagub Jiangxi sejak dua tahun lalu. Bahkan, pers Hongkong ramai pula memberitakan, Hu bisa meraup uang pula dengan "menjual" sampel tulisan tangannya (kaligrafi).

Shock therapy

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Hu Changqing kemudian dijadikan semacam shock therapy oleh pemimpin-pemimpin Cina. Ini sebagai peringatan bahwa Cina kali ini benar-benar serius memberantas korupsi.

"Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai," demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin Cina, terutama PM Zhu Rongji, yang di Cina dikenal sebagai salah satu "Mr Clean".

Pemerintahan Cina ternyata tidak hanya berhenti sekadar gertak sambal saja terhadap para koruptornya. Kampanye pemberantasan korupsi terus dijalankan oleh PM Zhu Rongji. Bahkan menurut berita terakhir yang diperoleh hukumonline dari China Daily (27/3), gerakan kampanye pemberantasan korupsi tersebut sudah pula menjadi mimpi buruk bagi para pejabat setingkat Dirjen di Cina.

Gara-gara menerima suap dan menggelapkan dana publik, Zhang Kuntong, mantan direktur sebuah departemen transportasi di Provinsi Henan, Cina, dijatuhi hukuman seumur hidup.

Kuntong mengaku menerima suap satu juta yuan atau sekitar Rp1,1 miliar lebih ketika ia bertugas di Departemen Konstruksi dan Departemen Transportasi pada 1990-an. Ia juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana publik sebesar 100.000 Yuan ketika bekerja di Departemen Transportasi.

"Mr Clean" Zhu Rongji sendiri mempunyai kemauan yang kuat untuk meneruskan program pemberantasan korupsi ini. Bahkan, dirinya berjanji bahwa tak akan ada satu pejabat pun seberapa pun tinggi jabatannya yang akan diloloskan dari jerat hukum. Apalagi para pejabat tersebut memang benar-benar terlibat dalam tindak penyelundupan yang merongrong negara.

Penulis The New York Times, Elisabeth Rosenthal, melihat Zhu berupaya keras memberantas korupsi. Hal ini dilakukan Zhu sebenarnya demi reputasi partai yang hancur karena mentalitas korup para pejabatnya.

Masih jauh

Bagaimana dengan Indonesia? Kita boleh iri dengan Cina yang tegas menyikat para bandit-bandit koruptor. Padahal tingkat korupsi di Indonesia lebih parah dari Cina. Ini dibuktikan dari peringkat negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparency International setiap tahun.

Indonesia selalu menempati lima besar negara terkorupsi dunia bersama dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Bahkan di Asia, Indonesia mendudukui peringkat wahid alias jagoan nomor satu. China menduduki peringkat ketiga setelah Indonesia dan India. Ketiga negara Asia ini kebetulan masuk lima besar negara dengan penduduk terbanyak dunia.

Para koruptor di Indonesia beroperasi dengan leluasa, dari kelas teri, kelas kakap, sampai kelas paus. Korupsi telah menjadi monster yang melahap uang negara. Pada rezim Orde Baru, KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) begitu merajalela. Namun pada era reformasi, pejabat yang korup tidak berkurang dan KKN telah menjelma menjadi "Konco Konco-Ne".

Sayangnya, pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah hati. Para elite lebih asyik bertikai, sedangkan LSM maupun lembaga antikorupsi tidak berdaya menghadapi penyakit korupsi yang sudah kronis dan akut. Indonesia juga tidak punya pemimpin seperti Zhu Rongji. Kita butuh puluhan Mr Clean untuk menyikat para koruptor yang bandel.

Tampaknya, Indonesia bisa mengikuti jejak Cina yang menghukum berat maling-maling duit negara. Para koruptor kelas paus dihukum mati. Bisa juga para koruptor kelas berat dikirim ke Nusakambangan seperti halnya Bob Hasan.

Penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri masih kontroversial, meskipun terhadap pelaku pembunuhan atau pelanggar HAM. Namun, hukuman mati bagi para koruptor agaknya juga bakal ditentang pemimpin atau pejabat. Karena, itu sama saja menggali kuburannya sendiri.

10 PENJARA TERKEJAM DI DUNIA!


Berikut ini penjara-penjara paling ‘mematikan' di dunia. Disebut ‘mematikan' bukan hanya karena kebrutalan, tapi bisa juga karena kondisi penjara yg memang sudah tak layak. Salah satu yg paling mengerikan adalah Carandiru Prison di Brasil. Di sanalah sempat terjadi pembataian masal oleh polisi Brasil yg menewaskan ratusan narapidana. Atau anda tentu pernah dengar tentang Alcatraz Island. Saking terkenalnya penjara itu sampai pernah dibuat film.

Di antara 10 penjara ‘mengerikan' ini terselip satu penjara dari Asia Tenggara, yakni, Bang Kwang Prison Atau dikenal ‘Bangkok Hilton'. Inilah penjara paling ‘mematikan' di Asia Tenggara. Bukan hanya penuh sesak dan tak layak, tapi jg krn kebrutalan di sana.


1. Carandiru Prison: (Brasil)

PRODAK PT TELKOM TBK “ SPEDY “ DIPERTANYAKAN DAN HARUS DITINJAU ULANG

Tanjungpinang SNP .

Pelayanan Spedy yang berada di kota Tanjungpinang tidak profesional , amburadul dan disinyalir merugikan konsumen , hal tersebut terungkap baru - baru ini setelah salah seorang konsumen ( Pelanggan ) menuturkan kekecewaannya serta merasa di rugikan, kepada wartawan koran ini “
“ Joko ( bukan nama yang sebenarnya ) menuturkan “ Saya sudah berlangganan Spedy selama , 4 bulan lebih dan paket yang saya gunakan saat ini adalah paket eksekutif untuk warnet , namun apa yang terjadi bang ?” sudah bayar mahal – mahal satu juta lebih tapi Game online dan poker suka putus – putus , hal ini sudah saya laporkan kepada pihak Telkom dan saya diarahkan untuk bertemu dengan Azrin . Kemudian Azrin mengatakan , ya pak kami akan segera mengirim tenaga dari spedy ke tempat bapak di jalan Pramuka “ katanya “
Namun hingga beberapa hari di tunggu – tunggu , tenaga spedy yang dikirim Azrin tidak juga nongol batang hidungnya , sementara jarak antara kantor Telkom ke jalan Pramuka hanya lima menit di tempuh pake kendaraan roda dua . Karena tidak kunjung datang juga saya pergi lagi ke Kantor Telkom dengan maksud yang sama, dan langsung menjumpai Azrin , langsung saya mengatakan kekecewaan saya dan terus terang saja saya pribadi merasa dirugikan , kemudian saya sempat bertanya apakah kemarin teknisi yang di tunjuk oleh pihak Telkom untuk memasang jaringan internet ditempat saya mempunyai Sertifikasi apa ga? “ Azrin mengatakan memang tidak ada Sertifikasi pak , “ artinya bapak mengerjakan orang asal – asal saja .
Kemudian Azrin menelpon Teknisi dari spedy , setelah menelpon Azrin mengatakan “ Gini pak itu Modemnya kurang bagus , sebaiknya diganti , dengan TP LINK saja , kemudian saya menjawab okelah pak, berapa harganya ? dan uang ini saya berikan kepada pihak Telkom , biar orang dari Kantor Telkom yang mengerjakannya ,jangan sampai pihak Telkom lepas tangan dong ? “ Dengan Nada Tinggi saya mengatakan “ beberapa menit kemudian Azrin menelpon , Azrin mengatakan untuk sementara prodak TP LINK dipinjamkan dulu , kepada anggota nya melalui telepon .
Prodak TP LINK yang di katakan oleh Azrin sudah hampir satu bulanpun tidak ada juga , Wah ngawur pak pekerjaan orang Kantor Telkom masa sepertinya pihak Telkom lepas tangan begitu saja . Dimana Tanggung jawanya?Seharusnya dari pihak Telkom dalam hal ini spedy harus lebih meningkatkan pelayanannya dan memperhatikan pelanggannya ? Agar bisa bersaing dengan prodak lain yang membuka jaringan internet juga . “ Secara pribadi saya tidak puas , dan Kecewa pelayanan PT Telkom TBK yang berada di Kota Tanjungpinang “ SNP sempat menanyakan hal yang sama kepada beberapa pengusaha warnet yang lainnya ,di kota Tanjungpinang , dengan jawaban yang sama “ Wah saya ( pengusaha warnet yang lainnya ) sudah berulang kali mendatangi kantor Telkom , untuk menyampaikan kekecewaannya , tapi dari pihak Telkom tidak ada reaksi untuk memperhatikan konsumennya .
Di harapkan kepada pihak Telkom yang membawahi wilayah Sumatera agar memperhatikan kinerja bawahannya supaya Telkom jangan semakin terpuruk , kalah bersaing dengan prodak lain yang ada akses internetnya. Hingga berita ini diturunkan dari pihak PT Telkom TBK cabang Kota Tanjung pinang tidak menunjuk niat baiknya , untuk mendatangi konsumen yang merasa di rugikan dan kecewakan (FNS/ JB)

PT TELKOM TBK CABANG KOTA TANJUNGPINANG MENGECEWAKAN KONSUMEN .

PENGADAAN KOMPUTER 169 UNIT DI DISDIK KAB. BINTAN YANG DIDUGA DI MARK UP . MENUNGGU TINDAK LANJUT KEJAKSAAN .

Tanjungpinang SNP .


Walaupun sudah beberapa kali di muat di media ini , mengenai pengadaan Computer sebanyak 169 Unit , dengan menggunakan Dana APBD Tahun 2009 dengan nilai pagunya sebesar Rp 1,69 Miliar yang berada di Disdik Kabupaten Bintan Kepulauan Riau masih belum ada titik terangnya , Dari Spek Computer yang didapat dari PPTK , dan di Croscek ulang SNP dilapangan ternyata harga berbeda di duga ada indikasi MARK UP sehingga merugikan Negara .

Contohnya harga computer Buil UP Komplit per unit sesuai dengan Spek yang didapat dilapangan hanya Rp 6.300.000. Sementara Eko sebagai Panitia Lelang mengatakan Rp 9.600.000. setelah dipotong Pajak , perbedaan harga tersebut menimbulkan tanda Tanya besar , jika dikalikan dengan 169 Unit ??

Untuk menyikapi hal tersebut , awal April Tahun 2010 sekitar jam 10.00 Wib SNP berusaha menemui Kajari ( Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ) Informasi dari petugas piket mengatakan kepada SNP bawasanya, “ Pak Kajari saat ini tidak ada ditempat “ Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 3.00 sore SNP mendatangi lagi Kantor Kejaksaan , dengan tujuan yang sama untuk mengkonfirmaskan dengan Kajari . “ SNP mengisi buku tamu layaknya seperti perkantoran Pemerintah yang lainnya , “ Kemudian Petugas Piket mengatakan tunggu sebentar “ .

Tak lama kemudian Petugas Piket kembali dan mengatakan kepada SNP “ Bapak lagi rapat “ . Pada saat bersamaan SNP diarahkan untuk menjumpai Herlambang dibagian Intelijen , ketika dikonfirmasi oleh SNP dan sambil menunjukan data – data yang didapat , Herlambang mengatakan sebaiknya bapak membuat laporan resmi saja , dan kejanggalan – kejanggalan apa saja yang ditemukan , serta melampirkan bukti awal, atau memberikan kepada kami semua pemberitaan yang sudah dimuat “Ujarnya “ kepada SNP .

Pada akhir pembicaraan SNP menanyakan “ Biasanya setelah semua pemberitaan kami serahkan , berapa lama waktunya akan di tindak lanjut.? Herlambang menjawab oh itu begini pak, setelah bapak serahkan dan diterima oleh Kajari , untuk selanjutnya kami tinggal menunggu perintah “ Katanya “
Kemudian pada tanggal 14 April 2010 SNP menyerahkan foto copy dan Koran yang sudah dimuat ke Kajari , melalui petugas piket yang kebetulan pada saat itu menuju lantai dua , dan sekaligus langsung membawa surat titpan dari SNP tersebut .
Untuk kejelasannya kami menunggu tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang , tentang pengadaan Computer sebanyak 169 Unit yang diduga Keras di MARK UP ( FNS/ JB).

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DIDUGA TIDAK MAMPU MENERTIBKAN PENAMBANGAN PASIR DARAT

Tanjungpinang SNP .
Puluhan Penambangan pasir darat yang berada di wilayah Kabupten Bintan , Kecamatan Gunung Kijang , hingga saat ini masih tetap berlangsung kegiatannya, diduga Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bisa menertibkan penambangan pasir darat tersebut. Hal ini terungkap setelah SNP melihat langsung kegiatan dilapangan beberapa waktu lalu .
Bekas – bekas galian tambang pasir yang terdahulu masih mengangah dimana – mana ,dan sudah seperti kolam buatan yang ditinggal pergi begitu saja oleh pengusaha pasir tanpa di reklamasi kembali , hal tersebut dapat mengundang wabah penyakit malaria untuk berkembang biak , sekaligus terancam bagi masyarakat yang berdomisili sekitar lokasi tambang .
Walaupun sudah berlubang besar dan dalam ,namun sampai saat ini tetap saja di sedot hingga diluar batas kewajaran . Ironisnya Samsir sendiri sebagai team survey dari Distamben Kabupaten Bintan tidak mengetahui, berapa batas kedalamannya yang sesuai dengan aturan, saat dikonfirmasi SNP melalui telepon seluler, masih menurut Samsir para penambang disana mempunyai izin semua , ketika ditanya siapa yang mengeluarkan surat izin , Samsir mengatakan saat ini dari Distamben tidak mengeluarkan izinnya lagi, akan tetapi sudah diserahkan ke Kecamatan setempat .
Hal tersebut menimbulkan tanda Tanya dikalangan masyarakat “ Kenapa Kolam sudah semakin lebar dan dalam masih tetap saja diberikan izin” . Apakah Pemerintah Daerah Bintan tidak mengetahui? ,diduga keras pura – pura tidak tahu demikian ungkapan segelintir masyarakat .
Terkait Penambang Pasir Darat yang semakin menggila tanpa memperhatikan keadaan Lingkungan Hidup yang semakin parah , SNP menghubungi Hasan Basri Camat Gunug Kijang melalui telepon seluler, “ SNP menanyakan bagaimana tanggapan Hasan Basri tentang penambang pasir yang semakin merajalela diwilayah Kecamatan GunungKijang “ Hasan Basri tidak bisa menjawab malah mengarahkan SNP terjun langsung kelapangan , menanyakan langsung kepada yang bersangkutan “ Ujarnya” Hal ini menambah kuat dugaan izin dikeluarkan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang semakin rawan .
Contohnya di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan akhir – akhir sudah hampir merata dengan kegiatan tambang pasir darat , dari bekas galian lamapun digali kembali oleh pengusaha pasir, tanpa memperdulikan keadaan Lingkungan , ditambah lagi dengan puluhan penambang pasir baru yang semakin menggila - gila , ibarat jamur dimusim hujan sehingga keadaan lingkunganpun semakin terparah.
Yang lebih parah lagi pengusaha pasir darat selalu mempunyai alasan klasik , mereka selalu manyatakan ini kan tambang pasir rakyat pak ( TPR ), padahal aturan yang ada menyebutkan setiap Penambangan Rakyat , dilarang menggunakan alat , berupa mesin .
Dugaan ini semakin kuat Pemerintah Daerah yang berada di Kabupaten Bintan ikut andil untuk merusak lingkungan tersebut. Dihimbau kepada Polres Bintan serta instansi terkait lainnya agar segera mengambil tindakan yang tepat.( FNS/ JB)

PEMERINTAH PUSAT IKUT ANDIL RUSAK TANAH DIKOTA TANJUNGPINANG

Tannjungpinang SNP







Walaupun telah dimuat beberapa kali di media ini namun pertambangan bouksit yang diduga pertentangan dengan UU RTRW ( UU Rancangan Tata Ruang Wilayah ¬) masih tetap saja beroperasi. Kuat dugaan perusahaan penambangan bouksit yang satu ini ( DKA) tidak tersentuh hukum atau mungkin kebal hukum ?
Dugaan semakin kuat Karena pekerjaan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang satu ini melalui jalan beraspal sementara jalan tersebut merupakan satu- satunya jalan darat untuk menuju kantor Walikota Tanjungpinang dan Kantor DPR Kota . Apakah para pejabat Walikota dan Anggota Dewan Kota serta Tamu dari Pemerintah Pusat yang berkunjung , baik ke kantor Walikota maupun ke Kantor Dewan Kota tidak memperhatikan hal ini .
Hal ini yang menimbulkan tanda Tanya besar , ada apa ? sementara didalam UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Wilayah, tidak diperbolehkan ada kegiatan penambangan di dalam wilayah Kota. Masyarakat menduga bahwa Pemerintahan Pusat ada andil atas rusaknya struktur keadaan tanah di wilayah Kota . Karena dimana- mana diwilayah Kota banyak sekali tanah yang sudah gundul tanpa ada satupun tumbuh – tumbuhan . Atau mungkin menunggu terjadinya musibah dulu baru Pejabat Sibuk “ Celoteh segelintir masyarakat “ .
Pada saat SNP berkunjung ke Kantor BLH ( Badan Lingkungan Hidup ) Kepala Dinas dan PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil ), bapak tidak ada sedang rapat di Kantor Gubernur “ ujar salah satu pegawai BLH “ .Begitu juga halnya saat SNP mendatangi Kantor KPPKE ( Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan Dan Energi )sedang rapat dikantor Walikota .
Memang Kepala Dinas yang dua ini selalu menghindar dari Wartawan , sementara seorang Pejabat setingkat Kepala Dinas harusnya sudah siap untuk memberikan informasi kepada publik , bukan menghindar .
Di Kantor KPPKE SNP bertemu dengan Efendi selaku Kabid ( Kepala Bidang ) Informasi dari Efendi untuk membuat izin penambangan yang baru tidak ada , namun izin yang lama seperti halnya perusahaan yang saat ini sedang menambang ( DKA ) di Senggarang sudah diperpanjang . SNP menanyakan kalau boleh tau yang memberikan izin itu siapa ? Lantas Efendi menjawab “ WALIKOTA “ . Saat ditanyakan mengenai UU RTRW beliau mengatakan ,kalau mengenai hal itu saya TIDAK TAU. Tanyakan saja langsung ke Sujarwoto selaku kepala Dinas, jawaban seperti ini sudah terlalu sering di dengar insan PERS. Walikota Tanjungpinang yang memberikan izin diduga kurang memperhatikan atau “ ADA UDANG DIBALIK BATU “ . Dihimbau kepada Pemerintah Pusat serta semua Instansi yang terkait agar segera memperhatikan dan mengambil tindakan yang tepat . ( FNS/ JB),

PENGADAAN KOMPUTER 169 UNIT DENGAN PAGU DANA Rp 1,69 MILIAR DIPERTANYAKAN

Tanjungpinang SNP







Pengadaan Computer sebanyak 169 unit untuk dibagikan kepada SMP di Kabupaten Bintan diduga Mark up oleh Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bintan , hal ini banyak yang dipertanyakan terkait menggunakan dana ABPD Tahun 2009 sebanyak Rp 1, 69 miliar , sehingga Negara dirugikan sekian ratus juta rupiah .
Hasil survey SNP di beberapa toko di Kota Tanjungpinang mengatakan harga Computer yang dibagikan kepada SMP se Kabupaten Bintan berbeda harganya , padahal dari mereknya juga tidak jauh berbeda . Karena pada waktu itu satu bulan yang lalu saat SNP survey kelapangan dengan berbekalkan pedoman fotocopy spek computer yang didapat dari PPTK ( Ibu Tasia ) SNP membagi –bagikan fotocopy tersebut kepada beberapa Toko yang ada di Kota Tanjungpinang .

Sambil menanyakan kira – kira satu computer komplit berdasarkan fotocopy spek ini dan BUILT UP harganya berapa ? Bos yang punya toko mengatakan “ Wah…. Ini model lama pak ( E2300) Sekarang adanya yang model baru E 5400, Okelah yang itu pun ga ada masalah yang penting harga berapa ? “ Tanya SNP “.
Begini pak sebaiknya fotocopy spek ini bapak tinggalkan dulu beserta nomor telepon bapak , nanti dua hari lagi kami akan hubungin bapak . Hal tersebut dilakukan oleh SNP tidak hanya disatu toko, akan tetapi di beberpa toko yang ada dikota Tanjungpinang . Karena berdasarkan informasi dari hasil konfirmasi SNP kepada panitia Lelang : Eko mengatakan harga satu computer komplit buil up Rp9.600.000. sudah dipotong pajak. Hal inilah yang sampai saat ini masih menjadi tanda Tanya besar sepertinya terlalu mahal dan ada indikasi “ MARK UP “ . Yang sampai saat ini diduga belum juga ditindak lanjuti oleh penegak hukum.
Dua hari kemudian bos toko menelpon SNP “ selamat siang pak ini kami mau memberitahukan harga dari computer sesuai dengan pesanan dan berdasarkan spek Rp 6.300.000, tapi ini yang terbaru lho pak ? yang E 5400 dengan spek tinggi .
Kemudian SNP dengan berlagak sebagai pengoder menanyakan kira – kira ada ga feenya buat kami ? “ belinya berapa banyak pak ? “ ujar bos toko tersebut .

Kami membutuhkan sekitar 80 unit s/d 90 unit jawab SNP, kalau seperti itu feenya untuk bapak pasti ada , kata bos toko . Berdasarkan informasi ini juga menambah kuat dugaan bahwa harga computer yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan jasa di Dinas Pendidikan Dan Olah raga Kabupaten Bintan “di Mark UP “ Dan tidak sesuai dengan Keppres No 80 tahun 2003. Tentang adanya pemborosan
Harga personal computer (PC) dengan spesifikasi tercangggih saat ini paling-paling hanya Rp 6300.000. Jadi diduga ada pembengkakan dana dari harga sebesar Rp 9.600.000 per unitnya.

Walaupun sudah banyak para Pejabat yang korupsi telah ditangkap oleh Kejaksaan dan KPK , akan tetapi masih ada juga yang ingin menyusul teman – temannya di penjara , namun lain halnya seperti kasus diatas berdasarkan pantauan SNP diduga Pejabat yang satu ini Kebal Hukum . Di himbau kepada para penegak Hukum agar segera menindak lanjutinnya. ( FNS/ JB)

KAPOLDA KEPRI DIDUGA TIDAK MAMPU

Tanjungpinang SNP

LAPORAN KECELAKAAN LALULINTAS NO: POL 21 / KC/ 2007 LANTAS OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BINTAN TIMUR masih tanda tanya besar .
Terkait dengan Laporan LAKALANTAS diatas yang diduga tidak pernah ditindak lanjuti oleh penegak Hukum yang berada di Polres TanjungUban Bintan Timur, dan tidak pernah menugusut tuntas kasus tabrakan tersebut hingga tiga kali pergantian Kapolrespun tidak pernah terungkap . Hal ini banyak masyarakat kecil pertanyakan, seperti apa sih? Proses Hukum di Negara Kita ini.
Untuk mengetahui kejelasan proses hukum tersebut , beberapa bulan yang lalu SNP mengirim surat yang berisikan wawancara tertulis yang ditujuhkan kepada Kapolda Kepri BRIGJEN POL DRS. PUDJI HARTANTO ISKANDAR MM. dengan melampirkan bukti pemberitaan yang pernah diberitakan oleh Swaranasional Pos Terbitan Jakarta dari Edisi : 274, 278,230 dan 236. Yang tepatnya dikirim pada tanggal 19 Oktober tahun 2009 , dan di terima oleh Ibu Linda tertanggal 22 Oktober tahun 2009 di Mapolda Kepri .

Dengan tenggang waktu hampir lima (5) bulan, SNP menunggu jawaban dari Kapolda Kepri untuk mengusut tuntas kasus LAKALANTAS diatas, dan bagaimana proses hukumnya ternyata tidak ada jawaban sama sekali . Kemudian SNP kembali mengirim surat yang kedua kepada Kapolda Kepri tertanggal 04/ 03 / 2010, dengan melampirkan fotocopy pemberitaan yang sudah pernah terkirim dahulu, sudah hampir dua (2) minggu itupun belum ada jawaban yang pasti dari Kapolda Kepri . Dan surat yang kedua tersebut diterima pada tanggal 08/03 / 2010 oleh Suyanto sebagai rekan kerja ( pegawai Mapolda ) dari pada Kantor Pos . Namun hingga saat ini sudah dua (2) minggu lebih sejak saat surat yang kedua dilayangkan belum juga ada tanggapan dari Kapolda Kepri

Pada hal alamat sipengirim dan nomor hpnya sudah tertulis dilembaran wawancara, jadi yang dipertanyakan masyarakat saat ini sampai berapa lamakah, Setiap surat yang masuk di Kapolda Kepri baru ada jawaban ? Kemudian apakah pasal 359 hanya diselesaikan dengan cara berdamai antara kedua belah pihak saja sementara dua nyawa melayang ? Seprti apa proses hukum yang berlaku ,serta apakah memang demikian? .
Lalu bagaimana Kinerja aparat Kepolisian saat ini? Sedangkan setiap Kantor Polisi yang berada diseluruh Indonesia punya MOTTO “ KAMI SELALU SIAP MELAYANI MASYARAKAT “ Celoteh segelintir masyarakat .

Karena boleh dikatakan kasus tersebut diatas sudah berlarut – larut dan tidak pernah terungkap. Apakah karena sipelaku termasuk anak orang berada ? Sehingga aparat penegak hukum kehilangan Tajinya

Diduga Kapolda Kepri tidak cepat tanggap dalam hal menanggapi aspirasi serta informasi dari masyarakat , atau mungkin Kinerja dari pada bawahannya yang perlu perhatian khusus dari Kapolda Kepri .
Hingga berita ini dimuat Kapolda Kepri belum juga memberikan jawaban yang pasti.(FNS/JB)

PROYEK DRAINASE ASAL JADI

TANJUNGPINANG SNP .

Program Pemerintahan SBY – Boediono untuk memberantas Korupsi terus digalakkan, bahkan Presiden SBY membentuk tim Khusus , agar program tersebut bisa berjalan sesuai dengan UU yang berlaku . Namun hingga saat ini ada saja program yang di abaikan oleh para Pejabat dan pengusaha , mereka semakin rajin untuk ber korupsi . Bukannya takut tapi malahan mereka semakin rajin dan berani berbuat . Karena sampai saat ini diduga banyak pejabat – pejabat yang ikut mendaftarkan dirinya untuk ikut beracara di Pengadilan TIPIKOR .

Proyek drainase yang terletak di RT 04Kelurahan Kampung Bulang Rawasari Tanjungpinang , yang dikerjakan oleh PD .SUSUN dan PPTK nya Andre serta Pengawasnya Dadang “ Asal jadi “ Nar Ketua RT 04 Kelurahan Kampung Bulang mengatakan kepada SNP”

Drainase yang dikerjakan baru – baru ini sepanjang 600 meter yang menurut informasi telah selesai bulan Desember Tahun 2009, dengan menghabiskan dana sekitar Rp 1,9 miliar tersebut tidak sesuai bestek dan terkesan asal jadi “ Ujarnya “ kepada SNP “ Sebelum drainase ini dikerjakan di RT 04 tidak pernah terjadi Kebanjiran , contoh seperti kemaren waktu hujan lebat air bukan mengalir ke drainase induk, langsung kelaut , melainkan masuk kedalam rumah -rumah warga . termasuk rumah Pak Nar sebagai Ketua RT 04 .Kelurahan Kampung Bulang .” Ungkapnya “

Apakah Pak RT sendiri sudah melaporkan kepada pihak Kimpraswil, dan Kontraktor setelah terjadi kebanjiran? “Tanya SNP” dan bagaimana tanggapan dari pihak – pihak tersebut? Ya jawabnya, sudah kami informasikan bahkan, Pak Amrialis sendiri sebagai Kepala PU Kota Tanjungpinang , sudah kami informasikan kalau di RT 04 telah terjadi kebanjiran akibat proyek drainase yang dikerjakan asal jadi ,” Ujarnya “ tapi hingga saat ini belum ada realisasinya , sudah hampir dua bulan.

Nar juga mengaku sudah lama tinggal di RT 04 Kelurahan Kampung Bulang, tidak pernah mengalami hal yang seperti kemaren . “Saya sudah 13 Tahun .tinggal disini ” Katanya Kepada SNP “

Nar juga mengatakan kalau Kontraktor yang mengerjakan Drainase tersebut, masih amatir istilahnya, kontraktor tidak professional atau mungkin baru belajar jadi kontraktor , sehingga tidak memperhatikan disekitar lokasi , masih banyak disana – sini gundukan tanahnya, lubang bekas galian yang tidak di timbun kembali setelah itu mereka meninggalkan begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab .

Apa lagi di musim hujan air tergenang dimana – mana, hal itu yang menyebkan nyamuk malaria berkembang biak, kita mengkwatirkan kalau ada anak – anak lagi bermain bisa saja tenggelam karena kalau banjir akan menjadi danau buatan . ‘Ujarnya agak kesal”

Gatot sebagai Ketua RW 04 Kelurahan Kampung Bulangpun mengomentari hal yang sama , tentang proyek drainase tersebut , saat SNP berkunjung di kediamannya …. “ Gatot “ mengatakan kontraktor dan para pengguna anggaran sudah bekerja sama untuk menghabiskan uang Rakyat ( KKN), sambil menunjukan fotocopy bestek yang sebenarnya .

“ Ini fotocopy bestek yang aslinya ? lurus saja ,tidak seperti yang kita lihat sekarang, drainase berbelok – belok airpun tak bisa mengalir , malahan kalau musim hujan kembali masuk kerumah warga . “ Ujarnya “ Proyek drainase yang dibangun Pemerintah sebenarnya agar masyarakat di sekitar lokasi terhindar dari hal – hal yang tak di inginkan ,malahan sekarang banyak merugikan masyarakat yang tinggal disini “ Katanya “

Mereka ( RT, RW ) juga mengungkapkan bahwa pekerjaan ini ada indikasi hanya untuk menghabiskan dana anggaran tahun 2009 . “ ya dari pada dana tersebut dikembalikan kepusat, lebih bagus dihabiskan , apalagi sudah ahkir tahun “ Ujarnya “
Pada saat SNP ke lapangan untuk mengcroscek keterangan yang di dapat , dari RT dan RW 04 ternyata benar, kalau proyek drainase tersebut memang terkesan asal jadi , sehingga menimbulkan genangan air disana – sini ,tempat berkembang biaknya nyamuk . Apakah demikian Proyek yang dibangun oleh Pemerintah dengan menggunakan dana miliaran rupiah?, yang seharusnya memberikan suasana nyaman dan iklim sehat bukan sebaliknya . Hal tersebut menambah kuat dugaan adanya persekongkolan untuk merugikan Negara , karena proyek drainase tidak sesuai dengan Keppres No 80 Tahun 2003. ( FNS/ JB)

MANAJEMEN ISMETH ABDULLAH DIDUGA AMBURADUL

pinang . SNP

Memang sangat pahit yang rasakan, dan dialami oleh Wartawan salah satu Media Nasional Terbitan Jakarta, untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan mengeluarkan dana , pasti selalu disepelehkan , karena dari pihak Pemerintah di Kantor Gubernur Kepri yang menerima proposal menganggap, Media Terbitan Jakarta tidak terlalu penting . Apa lagi di terbitkan hanya seminggu sekali .

Pertengahan Juli atau tepatnya tanggal 14 Juli 2009 . Salah satu Wartawan Media Nasional Melky ( bukan nama yang sebenarnya ) mengajukan proposal bantuan dana melalui Biro Umum di Kantor Gubernur Kepulauan Riau , yang menerima proposal saat itu seorang ibu sebut saja ( J ) beberapa bulan kemudian , Media Nasional tersebut ( Melky) menanyakan keberadaan Proposalnya , jawabnya sudah di meja Asisten sedang di proses “

Selang beberapa bulan Kemudian , Melky langsung mendatangi ruangan Asisten Gubernur Kepri untuk mengetahui kejelasannya , jawab salah satu staf diruang tersebut “ mengatakan kalau computernya lagi heng, jadi untuk saat ini kami kesulitan untuk membuka file .” Ujarnya “ Kepada Melky.”.

Sambil berjanji “ kami akan berusaha menghubungi kalau computer sudah normal kembali . dan tolong tinggalkan nomor hp yang bisa dihubungi atau coba lihat di KesBangLimas “Ujar staf asisten .”Melkypun mengikuti arahan yang disampaikan oleh salah satu staf Asisten . di Kantor Gubernur Kepri . Namun telepon dari Asisten tidak kunjung datang juga

Masalah proposal yang sudah kelamaan , dan janji dari staf Asisten pun tidak pasti . “ Sehingga salah satu Wartawan Media nasional timbul pertanyaan, “bagaimana kinerja pegawai yang berada di Kantor Gubernur Kepri Ini” , apakah karena kami dari Media Nasional ? sehingga dibuat seperti bola ping- pong . Kalau tidak ada kepastian kenapa harus berjanji? Diduga Kepemimpinan Gubernur yang saat ini , sangat amburadul dan tidak becus . Bagaimana mau memimpin satu daerah Propinsi , yang sangat luas ini sedangkan untuk hal kecil saja seperti halnya surat menyurat saja sudah amburadul .

Perjalanan panjang tentang proposal tersebut, Melky tidak putus asa untuk menelusuri “ apakah proposal tersebut sudah berangkat ke TPA untuk di daur Ulang? Atau sudah tenggelam ditelan “ Hantu “ Semua tak tahu rimbanya , pada halnya proposal tersebut dimasukan melalui Biro Umum di kantor Gubernur Kepri dan Stuktur Pemerintahan jelas , bukan di tujuhkan kepada ke pos ronda atau ke toko matrial . Sungguh sangat mengherankan.

Desember 2009 Melky tidak putus asa dan kembali lagi menanyakan kekantor Gubernur, dibagian Kes BangLimas , jawabnya “ APBD 2009 sudah limit alias Minus” Kata salah seorang staf “

Hampir ( 7 ) Tujuh bulan lebih, proposal salah satu Media Nasional terbitan Jakarta mengendap di Kantor Gubernur Kepri, tanpa ada penyelesaian “terahkir di cek oleh salah satu Wartawan Nasional ( Melky) bulan Pebruari 2010 Biro Umum tempat awal Melky dulu memasukan proposal tersebut . Setelah itu staf di ruangan Biro Umum mengarahkan Melky ke bagian BKD.

Di ruang BKD Propinsi Kepri bagian Tata Usaha ( seorang ibu ) mengatakan sudah dicek di Computer tentang surat masuk tertanggal 17 Juli 2009 memang ada ,akan tetapi yang menerimanya sudah almarhum “ Ujar staf tersebut “

Ternyata proposal yang sudah lama tersebut sudah ikut menjadi “ Almarhum “ . Artinya Proposal tersebut ikut terkubur tidak jelas rimbanya . Jadi dibagian BKD Kantor Gubernur Kepri tidak ada satu arsipnya yang tersisa. Memang sungguh luar biasa manajemen yang berada di kantor Gubernur Kepri, kalau ada yang meninggal artinya sudah tidak ada penerusnya lagi “ Manajemen apa? Yang dipakai di Kantor Gubernur Kepri ? itu perlu dipertanyakan karena mengurus proposal yang kecil saja sudah tidak becus ,apa lagi yang mengurus hal - hal yang besar ? Ini adalah sebuah Kantor Pemerintahan yang Struktur organisasinya jelas , dan bagaimana sistim manajemennya? “ Bukan Yang di pakai Manajemen Amburadul “ “ Ujar Melky”.

Pada hal di Kantor Gubernur tersebut sudah ada Kabagnya masing – masing , jadi tinggal diteruskan ke bagian yang dituju, tapi proses tersebut bertele – tele hingga (7) tujuh bulan , kalau tidak sanggup sebaiknya mengundurkan diri saja , dari pada terpampang seperti boneka pajangan .” Ucap salah satu Wartawan Media Nasional tersebut agak kesal “

Yang diharapkan dari Wartawan Media Nasional ( Melky) tersebut kalau sudah dapat proposalnya akan ditarik kembali , ditunggupun tidak ada hasilnya melainkan bertele- tele tidak ada kepastian Di himbau kepada Gubernur Propinsi Kepri yang akan datang agar supaya memperbaiki Manajemen amburadul saat ini, sehingga roda Pemerintahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya (FNS/ JB)

MENASIK HAJI CILIK

Bintan SNP .( 05 /02 ).

Selama sehari 367 anak usia dini Raudhatul Athfal Bintan Timur dan Toapaya, mengikuti menasik Haji di halaman Mesjid Raya Al- Hikmah Kijang Kecamatan Bintan Timur, Kamis (04/ 02 ) yang di tandai dengan penyembelian hewan kurban .


Ketika di Wawancarai Bupati Bintan Ansar Ahmad menilai Menasik Haji Cilik diberikan dalam upaya menanamkan Pendidikan agama kepada anak usia dini .

Kegiatan menasik haji perlu dikembangkan terus dalam upaya mengembangkan kreatifitas anak untuk mempelajari cara – cara berhaji termasuk juga kegiatan lomba membaca surat – surat pendek ( MTQ) Musabagah Tilawati Qur’an maupun lomba dakwah .

Cikal ini akan terus dikembangkan kepada anak – anak. Orangtua sudah menanamkan pondasi yang kuat bagi perkembangan anak yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .


Ketua Panitia Sanisa menjelaskan tujuan menasik Haji cilik memperkenalkan ibadah Haji kepada anak didik dan memperkuat erat hubungan silaturrahmi anak sesamanya .

Ikut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Bintan beserta istri, Kakandepang Bintan , Camat Bintan Timur , Para Lurah / Kepala Desa di Bintan Timur , Kapolsek Bintan Timur dan Tokoh Masyarakat .( HMS PRTKL)

KADISDIK KAB. BINTAN SULIT DITEMUIN WALAUPUN PADA JAM ISTIRAHAT TERKAIT PENGADAAN KOMPUTER 169 UNIT .

Tanjungpinang SNP.

Terkait dengan pengadaan computer 169 unit untuk SMP Se Kabupaten Bintan yang di duga di Mark Up oleh Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bintan , menggunakan Dana ABPD Tahun 2009 sebanyak Rp 1,69 miliar , sehingga Negara dirugikan sekian ratus juta rupiah tersebut, dengan harga computer yang tidak sewajarnya atau Rp 9600.000 perunit komplit ( Panitia lelang )yang sampai saat ini penuh tanda Tanya, dimohon kepada pihak terkait agar secepatnya diusut tuntas .

Untuk mengetahui hal itu SNP mendatangi SMP Negeri 1 Bintan di jalan Raja Haji Kijang Kota ,guna mengkonfirmasikan hal tersebut dengan Kepala Sekolah,

Siti Rohani Spdi sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 1 Bintan “ mengatakan kepada SNP “ pada saat computer ini dikirim ke sekolah tersebut, dirinya ( Siti Rohani ) belum menjadi Kepala Sekolah , karena pada waktu itu pak Samsu yang menjadi Kepala Sekolah disini “ Ujarnya” Saya tidak tahu tentang computer tersebut , kemudian Siti Rohani langsung memanggil, Romlah untuk menunjukkan ruang computer bantuan untuk Sekolah tersebut.

Romlah dan Sapri Jamal Panggabean , saat dikonfirmasi SNP di ruangan computer Sekolah SMP Negeri 1 Bintan di jln Raja Haji Kijang Kota “mengatakan kepada SNP” kami terima computer pada tanggal 16 September 2009, sambil menunjukkan tanda bukti terimanya , yang tertulis .Tanda terima dengan nomor ,001/ GDA/ TT 09.terima dari PT Graphika Duta Arya Computer + printer 16 unit . Printer ip1980 16 unit , PC Acer 16 unit. Yang menerima atas nama Husnaidi Tanjungpinang 22/ Mei – 2009.

Di dalam ruangan terlihat ada 16 unit computer, dengan menggunakan 2 mesin printer , artinya yang 14 unit lagi masih didalam kotak printer yang tidak terpakai, atau mubazir!!! .” “ Romlah mengatakan kami hanya perlu 3 printer saja, sedangkan yang lainnya masih didalam kotaknya sambil menunjukkan kearah sudut ruangan yang tersusun rapih “ Ujarnya “ kepada SNP

.Diduga Printer sebanyak itu hanya untuk menutupi aroma tidak sedap agar supaya tidak di endus oleh pihak penegak hukum “ gumam segelintir masyarakat .”
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan “ Ismail “ tidak dapat ditemuin SNP , karena sedang rapat untuk menghadapi UAN .
SNP sempat juga mengirim sms yang berbunyi “ Apakah pada waktu jam istrahat kami bisa jumpa” ? Namun hingga saat ini ( Rabu 03/02/ 2010 ) belum ada jawaban .

Hasil survey SNP dilapangan ( Tanjungpinang Kota ) ,dengan data konfirmasi dengan Tasia sebagai PPTK di Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Bintan ternyata berbeda, masalah harganya. Atau ada indikasi di “ MARK UP “
Harga computer Pentium 4 dan baru semua tercatat Rp 9600.000. / perunit, itu dari PT Graphika Duta Arya sebagai pemenang tender yang menyiapkan “ Katanya “ jadi kami tinggal ikut saja “ ( PPTK).

Tetapi begitu SNP melihat Spek computer, yang dibagi – bagikan ke setiap SMP tersebut tertulis . Intel Pentium Dual- Core E5200( 2,4Ghz,1Mb L.2 Canhe .800Mhz)
Dan harga Cuma Rp 6.500.000 perunit . Harga tersebut sudah dilengkapi dengan printer masing- masing .( hasil survey ).

Pengamatan SNP, harga computer dipasaran tidak sampai semahal itu, apa lagi pembelian dalam partai besar pasti ada diskon khusus, apa lagi untuk Pendidikan walaupun ditambah dengan ongkos pengiriman dan pemotongan pajak .

Pada saat SNP survey di sebuah toko dibilangan kota Tanjungpinang , dengan model yang lebih baru E 5400 , M1800 dengan spek yang lebih tinggi dan komplit harganya hanya Rp 6.780.000. Hal tersebut semakin menambah kuat dugaan bahwa harga computer yang dibagi- bagikan itu di Mark Up .


Pada kesempatan lain SNP menghubungi Toko computer Indoprima ManggaDua Jakarta , “ melalui pesan singkat dari Toko Indoprima Manggadua “ mengatakan yang Speak dari bapak sudah ngga ada, ( E 2200 ) yang ini speaknya . PC Acer M1800, E7500,2,93ghz.2gb.320gb,dvdrw,modem,lan,kybrd + mouse,kd15,6”,win7prem. $595.prinCanon1980 Rp 430.000.off.2007.Small bisnis $ 233.” Dihimbau kepada para penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan dan KPK agar segera mengusut tuntas hal tersebut , agar supremasi hukum benar – benar ditegakan . ( FNS/ JB)

WALIKOTA TANJUNGPINANG DIDUGA PILIH KASIH

Tanjungpinang . SNP

Sehubungan dengan acara silaturahmi atau acara kunjung mengunjung , ke masyarakat yang dikotak – kotak ( dipilih – pilih) oleh pejabat yang tebang pilih, ternyata membuat sekelompok masyarakat Majelis Ta,lim merasa iri dan cemburu kepada pejabat tersebut .

Pasalnya masyarakat dibagi menjadi beberapa bagian , ada masyarakat A . golongan menengah keatas atau masyarakat berpangkat , masyarakat B. golongan menengah atau kehidupannya masih dibilang secukupnya saja , golongan masyarakat C . adalah masyarakat yang menikmati hidupnya Senin – Kamis alias kembang kempis .

Tapi cenderung kelihatan selama ini ,Walikota lebih rajin berkunjung ke masyarakat golongan A. yang boleh di katakan kehidupan masyarakatnya serba kecukupan . Itu yang menjadi satu tanda Tanya besar bagi kami “ (Ungkapan seorang Ibu di daerah batu 13 jalan Kijang ) “ kepada SNP”

Hal itu terungkap sampai ketelinga SNP karena ada sekelompok masyarakat Mejelis Ta,lim yang merasa tidak adil dengan acara silaturahmi Pejabat yang tebang pilih. “ Dengan nada agak kesal geram, dan cemburu mengatakan “ masa sih bang selama ini , Walikota tidak perna berkunjung ke tempat kami, apakah karena ditempat kami Mesjid dan TPA nya jelek? Awalnya kami bangunkan Mesjid yang sekaligus dipakai menjadi TPA adalah swakelolah bang , tanpa ada bantuan dari Pemerintah sepeserpun .

Kami kan juga masyarakat? “ Ujarnya “ kepada SNP “ Coba lihat saja ,Walikota hanya berkunjung ke tempat orang - orang berpangkat saja . dan yang di anggap paling dekat dengan Walikota , kalau seperti kami ini apalah artinya bang? Pada hal sebelum jadi Walikota, masyarakat kecil seperti kami atau banyak juga Mejelis Ta,lim yang beliau kumpulkan “ terangnya “ di kunjungi terus , ee . .begitu sudah jadi Walikota lupah deh ,

Kemudian SNP menanyakan bagaimana menurut pandangan Mejelis Ta,lim, yang namanya tak mau dikorankan tentang kepemimpinan Walikota sekarang ini?

Pokoknya penilaian kami sebagai masyarakat , Walikota kurang adil, terlalu pilih kasih “ Katanya “ Lalu bagaimana kedepannya kalau seandainya Walikota mencalonkan diri lagi? Tanya SNP kepada masyarakat yang tak ingin namanya dikorankan. “ Jawabnya dengan hati yang geram sebaiknya diganti saja “

Informasi ini sebenarnya bukan baru sekali atau dua kali bang , “ masih menurut kata masyarakat , Walikota mengunjungi tempat tersebut setiap tahun , buktinya Tanggal 28/01/2010 sekitar pukul 18 .00 Wib , Walikota berkunjung ke Mesjid dan TPA yang terletak di km13, jurusan Kijang – Tanjungpinang , dan sambil menyebut dana sumbangan Rp 15 juta dana untuk Taman Pendidikan Agama . Rp 10.juta untuk Mesjid dan Rp 10 juta untuk Majelis Ta,lim dari Walikota .Masih menurut masyarakat tersebut uang sumbangan sebesar Rp 10 juta , untuk majelis Ta,lim itu untuk apa? Ya seandainya kalau mau kasih , kenapa tidak seluruh Majelis Ta,lim yang berada di kota Tanjungpinang saja ., ko cuman satu ?.

Kalau melalui proposal yang kami ajukan biasanya sampai tiga (3) atau enam (6) bulan baru bisa di cairkan, tapi kadang – kadang kita harus bolak – balik menanyakan ke Bendahara . “ Ujarnya “ Kami sebagai masyarakat Cuman heran saja , ada apa? Sementara TPA yang didatangi Walikota itu bang , prosesnya cepat hanya dua minggu dan tanpa proposal lagi bang . Kami sangat heran bang’ ckckckckck ……… ck ck (FNS/JB).

BIROKRASI PENGURUSAN KTP DI DESA GUNUNGKIJANG BERTELE- TELE.

Tanjungpinang . SNP

Birokrasi pengurusan KTP yang berada di Desa Gunungkijang, Kecamatan GunungKijang, Kabupaten Bintan terkesan , bertele- tele.

Hal ini terungkap setelah SNP mengetahaui ada seorang warga pindahan dari Kota Tanjungpinang menceritakan tentang pengurusan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) yang lamban oleh aparat Kades setempat .
. “ Paskal yang sapaan akrabnya setiap hari dipanggil Charles” , merasa sangat kecewa dengan birokrasi yang bertele- tele.

Begini ujarnya kepada SNP, Tahun 2009 lalu Charles, sudah mengurus surat pindah dari RT, ke Lurah, dan dari Lurah setempat diberikan surat pengantar ke Camat, setelah itu camat menarik KTP asli dan KK ( Kartu Keluarga ) selanjutnya , Charles diberikan surat pengantar dari Camat ke Kantor Disduk kota Tanjungpinang . Dari kantor Disduk Kota Charles diberikan surat pengantar untuk melaporkan ke Disduk Kabupaten sekaligus melaporkan kedatangannya .

Kemudian dari Disduk Kabupaten, mengarahkan Charles ke RT 007 Masiran sebagai tujuan perpindahan penduduk tersebut .

RT 007 sudah melakukan tugas- tugasnya dengan baik , dan penuh rasa tanggung jawab, surat kedatangan dari Charles tersebut ,kemudian diteruskan ke Kepala Desa GunungKijang
Kecamatan GunungKijang Kabupaten Bintan untuk menunggu proses kelanjutan KTP

.Setelah beberapa hari kemudian informasi dari RT 007 Masiran, menyampaikan kepada Charles, kalau semua berkas- berkasnya sudah berada di Desa GunungKijang. Namun hingga tahun 2010 , Charles tidak diberikan selembar suratpun dari Desa Gunungkijang, yang menyatakan kalau dirinya sudah pindah ketempat tersebut . “ Begini tuturnya kepada SNP “ Saya ( Charles ) sangat kecewa hingga saat ini sepotong surat atau surat keterangan lainnyapun tidak pernah diberikan, pada halnya KTP asli dan KK (Kartu Keluarga) semuanya sudah ditarik di Kantor Camat .

Tanggal 08/ 01 / 2010, SNP mengkonfirmasikan hal itu dengan RT 007 Masiran , Desa GunungKijang “ Beliau mengatakan siapapun warga yang ingin pindah ke RT 007 , masih terbuka lebar untuk diterima, yang penting warga tersebut adalah orang Indonesia .

Dengan suara lantang dan berwibawa RT berbicara , “ Kita akan terima siapapun , yang ingin bergabung ke RT 007 .” ujarnya” mereka kan orang Indonesia juga, masa di negeri kita sendiri saja ,harus berbelit – belit “ Katanya “

Informasi lain yang sempat masuk ke telinga SNP, masih banyak warga yang berdomisili di RT 007 Masiran , banyak yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk ( KTP). Pasalnya mereka menagih janji dari Kades GunungKijang , saat berkompanye beberapa tahun lalu, sebelum menjadi Kades .

Awal informasi tersebut diketahui oleh SNP dari salah satu warga Masiran yang tak mau namanya dikorankan “ Begini ceritanya , Pak Kades yang sekarang ini, dulu pernah berjanji dengan kami warga Masiran , kalau dirinya{KADES} bisa duduk atau menjadi Kades GunungKijang, masyarakat Masiran akan diberikan KTP bagi yang belum punya KTP, dan Kades juga berjanji akan membantu masyarakat yang belum memiliki surat alashak, dan bukan Cuma itu kata warga kepada SNP, Kades juga berjanji akan membelikan sebuah mesin sedot pasir kepada masyarakat yang siap membantu dirinya untuk menjadi Kades. “ Ujarnya “ Tapi hingga saat ini janji – janji Kades tidak pernah terwujud, kata masyarakat Masiran .

Paskalis sungguh sangat kecewa dengan ketelitian para perangkat Desa Gunung Kijang, yang over dosis ,pasalnya pengurusan KTP yang tinggal selangkah lagi selesai , ternyata sia – sia, Paskalis lantaran harus kembali mengurus dari awal lagi yaitu kembali ke Desa Tanjungpinang dimana tempat Paskalis berdomisili. “ Sebenarnya tak perlu mengurus dari awal lagi kata Lurah Tanjungpinang, kalau ada sedikit ke keliruan Kades kan bisa membantu untuk memperbaiki” Hal – hal seperti ini sudah banyak kami mengalaminya,di sini ( di kantor Lurah Tanjungpinang) tapi dengan suka rela kami membantu masyarakat ” Ujarnya “ di Kantor Lurah( Jln . Suka berenang) Tanjungpinang. Saat di konfirmasi SNP .

Informasi dari Paskalis, kalau Camat dan Disduk Kota Tanjungpinang juga ikut prihatin, dengan cara yang di terapkan di Kades GunungKijang, “ masa Cuma beda menulis Kelurahan saja, harus kembali mengurus dari awal lagi, Kades seperti itu sudah kebangatan over dosisnya, “ Kades seperti ini bukan untuk membantu masyaraka, tapi menyusahkan masyarakat.

Masyarakat sangat prihatin dengan tingkah laku dari Kepala Desa yang satu ini , apakah Kepala desa yang seperti ini yang menjadi panutan masyarakat?
Dihimbau kepada pihak- pihak yang terkait, untuk menidak lanjuti, hal tersebut ((FNS/JB).

PENGADAAN COMPUTER 169 UNIT (Rp 1.69 miliar.) UNTUK SMP DI KABUPATEN BINTAN OLEH DINAS PENDIDIDKAN DAN OLAHRAGA DI DUGA MARK UP

Tanjungpinang . SNP

Pengadaan computer, sebanyak 169 unit, untuk SMP di Kabupaten Bintan dengan menggunakan dana APBD Tahun 2009. pagu dananya sebesar Rp 1,69 miliar yang dikerjakan oleh PT Grafika Duta Aria, masa kontrak kerja 60 hari kerja ,diduga banyak kejanggalan,

Eko sebagai Panitia Lelang , saat dikonfirmasi SNP di Kantin Kantor Dinas Pendidikan Dan Olah raga baru – baru ini “ menyatakan pengadaan computer untuk dibagi- bagikan ke SMP yang berada di Kabupaten Bintan sudah selesai, tapi begitu ditanya SNP tentang Spek dari pengadaan computer tersebut Eko berjanji akan memberikan speknya , berhubung kunci ruangan masih di bawah temannya kalau bisa soreh saja katanya atau tinggalkan nomor hpnya saja sebentar baru saya ( Eko ) hubungi Eko sempat mengatakan berarti perunitnya sekitar Rp 9.600.000. setelah dipotong pajak . “Ujarnya” Dan agar lebih jelas lagi untuk mencari tahu kebenarannya , bisa konfirmasi langsung dengan Ibu Tasia sebagai PPTKnya . “Ujarnya”

Eko berjanji akan memberikan Spek dari Panitia Lelang kepada SNP ternyata hingga berita ini dikorankan Ekopun tidak pernah menghubungi SNP kembali.

Tasia sebagai PPTK saat di konfirmasi SNP diruang kerjanya, “ menyatakan sebenarnya pengadaan computer tersebut sudah selesai, dan sudah dibagi – bagikan kepada sekolahnya masing- masing, masalah berapa banyak tiap sekolah yang dibagikan itu berfariasi, tergantung jumlah siswanya “ ujarnya’ kepada SNP . begitu disinggung SNP apakah yang dibagi hanya sekolah Negeri saja , ataukah sekolah swasta juga ikut mendapat kebagian? “ Jawab Tasia Swsta dan Negeri”

SNP juga menanyakan kepada Tasia, Computer mereknya apa? Pentium berapa? Masih orizinal? atau seken ?dan berapa harganya perunit? “ Tasia menjawab computer merek Accer Pentium 4 baru semua , sambil menunjukan foto copy spek . dugaan pengadaan computer ternyata banyak penyimpangan, karena jawaban dari Tasia sebagai PPTK berbeda dengan data- data yang tertulis di speknya . “ data dari spek tersebut mengatakan Intel Pentium Dual- core E 2200( 2,4Ghz, 1 Mb L.2. Canhe ,800 Mhz ).

SNP kemudian mengatakan kepada Tasia kalau computer pentium 4 yang baru dan buil ap , untuk saat ini sudah tidak ada lagi, yang banyak dipakai saat ini Intel Pentium dua- Core ( informasi tersebut didapat dari Toko Indoprima ManggaDua Jakarta ) dan kalau harganya perunit tidak sampai semahal itu. Karena pada saat ditanyakan kepada Toko tersebut dengan spek yang sama , harganya berkisar Rp 6. 500.000. ( Enam juta lima ratus ribu rupiah ). Dugaan semakin kuat pengadaan computer sebanyak 169 unit terjadi Mark Up, karena perunit hingga Rp 9.600.000. dan sama sekali tidak sesuai dengan harga standar di pasaran. Kalau dihitung berapa banyak kerugian Negara, 169 unit computer dikalikan dengan perunit Rp 9.600.000 ( Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berapa = Rp …………..???????

Dan kalau masalah harganya Tasia mengatakan itu kan urusan Kontraktornya ,
Atau urusan PT yang sebagai pemenang tender , dan nama PT adalah PT Grafika Duta Aria , sambil menunjukan surat perintah kerja yang bernomor : 016/ SPMK/ APBD 2009, yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2009 oleh Pengguna Anggaran Drs Ismail sebagai Kepala Dinas, “ tegas Tasia , kalau dirinya sudah melaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja. “ Saya sudah mengerjakan sesuai dengan surat perintah dari Kepala Dinas” Ujarnya “ kepada SNP .” Pengadaan computer sebanyak 169 unit,dengan nilai pagu dana sebesar Rp 1,69 miliar perlu di pertanyakan . ( FNS/ JB)

PENANAMAN PIPA AIR DI KAWAL , PIPA AIR KOTA TANJUNGPINAG, DAN PENANAMAN TAPAL BATAS HUTAN LINDUNG . KASI PIDSUS MOSLEH RAHMAN SH : AKAN MENERUS

Tanjungpinang SNP

Pemasangan pipa PDAM , yang dikerjakan oleh CV KOLEKTIF SURYA CEMERLANG, Yang telah diberitakan oleh media ini beberapa waktu yang lalu ,tanpa Konsultan .

Hal tersebut dilihat dari plang proyek yang terpasang dilokasi, namun saat ini telah ada ditulis di plang proyek tersebut Konsultan PT. INTERDIMENSI, menggunakan Dana APBDP Tahun 2009 Kabupaten Bintan dengan Nilai Biaya sebesar Rp 799.697.000. Waktu Pelaksana 75 Hari Kalender tersebut disinyalir sarat dengan KKN.

Dugaan tersebut diketahui oleh SNP setelah adanya hasil survey kelapangan beberapa waktu yang lalu, pekerjaan pembangunan jaringan pipanisasi air bersih atau air minum yang berada di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan,tanpa menggunakan stabilizer .

Sugimin sebagai PPTK saat dikonfirmasi SNP di ruang kerjanya kebingungan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh SNP, padahal dia seorang PPTK yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas terlaksananya proyek yang sedang dikerjakan tersebut sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Beberapa waktu yang lalu Sugimin “ mengatakan bahwa dirinya belum mendapat draf kontrak pekerjaan proyek tersebut , sedangkan pekerjaan dilapangan sudah berjalan kurang lebih 25%. Ini menjadi suatu pertanyaan besar . Baik Kontraktor Pelaksana maupun PPTK saat dikonfirmasi selalu melimpahkannya kepada Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Dinas PU Kabupaten Bintan : Heru Kusmoro , namun setelah tiga hari, dan berjam – jam menunggu diKantor tidak dapat bertemu .

Sama halnya dengan CV Tiwi krama yang melaksanakan pekerjaan penanaman pipa air bersih dikota Tanjungpinang , tidak menggunakan stabizer juga .
Proyek tapal batas Hutan Lindung Pulau Bintan Kepulauan Riau , yang dikerjakan oleh CV Perkasa Batara Putra , menggunakan dana APBD 2009 sebesar RP 200. 000.000.( Dua ratus juta rupiah ) untuk penanaman 300 batang Tapal Batas di enam titik Hutan Lindung dengan PPTK nya Anang ,terindikasi sarat dengan KKN, dan asal jadi .
Saat dikonfirmasi SNP, masalah ketiga proyek tersebut kepada Mosleh Rahman . SH sebagai Kasi Pidsus ( Pidana Khusus).diruang kerjanya di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang “ mengatakan hal ini akan Saya teruskan ke Kajari ( Kepala Kejaksaan Negeri ), karena dalam hal ini beliaulah yang bisa memutuskan . Dihimbau kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang , untuk menindak lanjuti, agar supaya perbuatan tersebut jangan terulang kembali dikemudian hari.( FNS/ JB)